Gubernur Koster Gelontorkan Bansos Tunai untuk Siswa SD-SMA/SMK Swasta se-Bali
SABDA DEWATA ■ Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan sosial tunai kepada siswa SD, SMP hingga SMA/SMK/SLB swasta se-Bali. Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut dilaksanakan di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Kamis (4/5) pagi.
Gubernur Bali mengatakan, pemberian bansos ini merupakan implementasi dari Pergub No 15 tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi Bali.
"Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan penanganan Covid-19 di Bali, juga dampaknya terhadap ekonomi pada masyarakat, dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS),” jelasnya.
Menurut gubernur kelahiran Sembiran, Buleleng ini, pemberian bantuan berupa biaya pendidikan dalam bentuk bantuan sosial tunai dan sumbangan pembinaan pendidikan (BST-SPP) bertujuan untuk meringankan beban orang tua/wali.
"Bansos ini dikhususkan bagi siswa yang orang tuanya terkena dampak Covid-19 ini, kita berikan bantuan selama 3 bulan. Bantuan ini kami berikan khusus untuk siswa sekolah swasta, karena untuk sekolah negeri sudah di-cover oleh dana BOS dan skema bantuan lainnya,” ungkap Koster.
Dirinci olehnya total anggaran mencapai Rp 11.080.018.000 untuk 19.859 orang siswa jenjang SD hingga SMA/SMK/SLB. Anggaran ini, kata Gubernur berdasarkan hasil refokusing dan realokasi anggaran kita di Pemprov Bali.
Untuk jenjang SD, bantuan diberikan sebesar Rp 460.000 untuk masing-masing siswa, jenjang SMP Rp 600.000, dan jenjang SMA Rp 750.000. Secara rinci bantuan tunai untuk jenjang SMP se-Bali terealisasi sebanyak 4.972 orang dengan anggaran sebesar Rp 2.271.658.000.
Jenjang SMA se-Bali terealisasi sebanyak 2.816 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.647.220.000. Jenjang SMK se-Bali terealisasi sebanyak 9.318 orang dengan anggaran sebesar Rp 6.002.640.000. Selanjutnya untuk SLB se-Bali terealisasi sebanyak 103 orang dengan anggaran sebesar Rp. 28.740.000.
“Siswa swasta ini yang saya lihat belum banyak tersentuh skema bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi Bali adalah satu-satunya di indonesia yang memikirkan dan menerapkan kebijakan ini,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
“Dengan bantuan ini, saya harap pihak sekolah tidak lagi memungut SPP selama 3 bulan sesuai dengan jumlah bantuan tersebut,” tegasnya.
Bantuan yang berikan ini, dijelaskannya bukan hanya untuk siswa tapi juga sektor koperasi, sektor UMKM, pegawai yang PHK/dirumahkan dan sektor informal hingga masyarakat tidak mampu.
"Komitmen kita juga di sektor pendidikan, bahkan hingga ke tingkat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kebijakan ini juga merupakan yang satu-satunya di Indonesia,” sebutnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, kepala dinas pendidikan Kabupaten/kota se-Bali serta perwakilan kepala sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK/SLB seluruh Bali.(MD/R-01)
